Eksekusi Hak Tanggungan Dalam penyelesaian Pembiayaan Murobahah Bermasalah (Studi Kasus Pada produk Pembiayaan Griya iB Hasanah BNI Syariah Cabang Pekalongan - MUHAMMAD MIRIDHO (Jurusan Prodi - Syariah DIII Perbankan Syariah - STAIN Pekalongan, 2014)
Kegiatan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan mengandung resiko gagal atau macet yang dapat menyebabkan kesehatan bank terganggu. Eksekusi agunan dilakukan apabila nasabah debitur sudah tidak mempunyai prospek lagi maupun iktikat baik dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya. Eksekusi agunan menjadi sangat penting sebagai upaya terakhir penyelamatan aset bank yang sebenarnya merupakan titipan Dana Pihak Ketiga (DPK) Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana prosedur untuk mengajukan pembiayaan murabahah pada produk iB Hasanah yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Pekalongan? (2) Bagaimana upaya penyelesaian dalam eksekusi hak tanggungan pembiayaan murabahah bermasalah pada Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan? Jenis penelitian tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (field research ) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai mengenai informasi. Sumber data dan informasi yang digunakan adalah sumber data primer yang berupa interview dengan karyawan BNI Syariah Cabang Pekalongan dan sumber data sekunder berupa data-data mengenai prosedur penanganan maupun penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan pembiayaan BNI Syariah Cabang Pekalongan, serta sumber-sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, interview , dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa BNI Syariah cabang Pekalongan sudah sesuai dalam memberikan pembiayaan Griya iB Hasanah dengan menggunakan akad murabahah yang dalam penerapannya itu pihak BNI Syariah membeli barang tersebut sesuai yang diinginkan oleh nasabah dan pihak bank menyetujui dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut. Dalam akadnya sendiri dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan apapun dimana bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian yaitu tentang harga pokok dan margin keuntungan yang tetap (flat). Sehingga nasabah dapat mengangsur pembiayaan secara tetap sampai jatuh tempo pembiayaan. Serta berpedoman kepad pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.