Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik - Totok Mardikanto (Alfabeta, 2015)
pemukulan oleh mandor dan pemilik pabrik, dilarang bersosialisasi dan komunikasi baik dengan keluarga maupun masyarakat sekitar bahkan mereka tidak diberikan tempat tinggal yang layak. Menurut pengamatan penulis akar utama permasalahan tersebut adalah faktor ekonomi, para buruh datang bekerja ke Tangerang dengan harapan akan mendapatkan hidup lebih baik. Perisitiwa tersebut menyisakan tanda tanya besar sampai dimanakah keberhasilan pembangunan Indonesia saat ini ? Definisi pembangunan menurut Soejono Soekanto (1982) adalah suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu, dimana proses pembangunan itu sendiri harus bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spritual maupun material. Oleh karena itu pembangunan sebagai sebuah proses perubahan sudah seharusnya menciptakan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dikemukakan Agus Salim (2000) bahwa pembangunan adalah sebuah proses perencanaan sosial (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan, untuk membuat perubahan sosial yang akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ada empat model pembangunan menurut Suryana (2000) yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, pengahapusan kemiskinan, dan model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Keempat model pembangunan tersebut bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan barang-barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja baru dengan upah yang layak, sehingga tercapailah tingkat hidup minimal untuk seluruh rumah tangga yang kemudian sampai batas maksimal. Pembangunan Indonesia yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ternyata belum berhasil membangun harkat dan martabat manusia secara hakiki. Berdasarkan data agregat yang berskala dunia PBB mencatat bahwa pembangunan terutama hanya menghasilkan pertumbuhan secara material, sehingga tidak mampu menghasilkan lapangan kerja yang memadai, tidak mengenal belas kasihan, karena cenderung menguntungkan sebagian orang saja, tetapi “menterlantarkan” lebih dari satu milyar orang di dunia ini yang hidup dibawah garis kemiskinan, tidak mengakar pada dinamika ekonomi masyarakat setempat, bahkan cenderung mencabut manusia dari akar budayanya, terlalu banyak ditentukan oleh para “pemimpin pembangunan” (tehnokrat), tetapi kurang mampu mendengar dan mengakomodasi aspirasi rakyat, terutama kaum perempuan, serta tidak jelas masa depannya, karena telah merusak lingkungan dan “menghabiskan” sumberdaya yang tak dapat diperbarui sampai tingkat yang amat mengkhawatirkan. Sehingga David Korten mengemukakan bahwa “pembangunan” itu justru telah telah menjerumuskan dunia kedalam tiga krisis besar dan mendasar yaitu kemiskinan, kekerasan dan kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan harus menempatkan manusia sebagai subjek yang berperan aktif, sehingga proses pembangunannya harus menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, perhatian utamanya menyangkut masalah kemiskinan, kelompok rentan, dan peningkatan pengangguran. Masalah-masalah tersebut rawan memicu ketidakstabilan dibidang keamanan, politik, serta sosial ekonomi yang sangat membahayakan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah diharapkan konsisten melaksanakan komitmen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth) dengan cara-cara yang adil dan tanpa mengecualikan masyarakat miskin akan meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari oleh hak-hak asasi manusia, nondiskriminasi, dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung (Harry, 1999). Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan, yaitu menekankan kenyataan pengalaman masyarakat dalam sejarah penjajahan dan posisinya dalam tatanan ekonomi internasional. Korten dan Carner (1993), menyatakan konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.