Studi Atas Analisis Al-Yasa' Abu Bakar Terhadap Pemikiran Hazairin Tentang Hukum Kewarisan Islam Bilateral - Akhmad Farkhan (2051113003) (Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana STAIN Pekalongan, 2015)
Kata kunci: hukum kewarisan Islam, istih}sa>n. Latar belakang penulisan tesis ini adalah merebaknya isu gender yang telah menjadi isu global yang memasuki hampir di semua lini kehidupan masyarakat modern saat ini. Tak terkecuali dalam hal hukum waris Islam, pun turut mewarnai pembahasan sejak puluhan tahun yang lalu, yang menuntut hak dan bagian waris bagi ahli waris perempuan mesti sama dengan hak dan bagian waris laki-laki. Hal ini telah mengundang pro dan kontra di antara para pemikir hukum, khususnya hukum waris Islam di Indonesia. Pada tahun 1950-an, Hazairin, seorang ahli hukum adat Indonesia, telah mencoba menawarkan pemikiran yang kemudian terkonsep dengan konsep bilateral-individual dalam hukum waris Islam. Pemikiran Hazairin ini kemudian dianalisis Al-Yasa’ Abubakar dengan perspektif us}u>l al-fiqh. Peneliti tertarik untuk menelaah hal tersebut lebih lanjut dari perspektif istih}sa>n yang merupakan bagian dari us}u>l al-fiqh juga. Istih}sa>n yang yang maksud adalah istih}sa>n menurut Imam Abu Hanifah yang berorientasi pada tercapainya maqa>s}id asy-syari>’ah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis Al-Yasa’ Abubakar terhadap pemikiran Hazairin mengenai ‘as}abah dalam hukum kewarisan Islam? Bagaimana pula mengenai ketentuan garis pokok keutamaan (ahli waris), dan bagaimana mengenai ketentuan garis pokok penggantian (ahli waris pengganti/mawa>li) dari perspektif istih}sa>n? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis Al-Yasa’ Abubakar terhadap pemikiran Hazairin mengenai ‘as}abah dalam hukum kewarisan Islam, mengenai ketentuan garis pokok keutamaan (ahli waris), dan mengenai ketentuan garis pokok penggantian (ahli waris pengganti/mawa>li) dari perspektif istih}sa>n. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat normatif-kualitatif. Dari bahan primer dan sekunder yang dikumpulkan, digunakan pendekatan maqa>s}id asy-syari>’ah yang didialogkan dengan metode us}u>l al-fiqh, khususnya metode istih}sa>n, untuk analisis data tersebut. Hasil penelitian ini adalah pertama, lembaga ‘as}abah bisa saja ditiadakan dalam kewarisan Islam sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip maqa>s}id asy-syari>’ah terutama prinsip keadilan yang mesti dijunjung tinggi di tengah masyarakat. Kedua, hak ahli waris anak perempuan (tanpa anak laki-laki) yang dimungkinkan menghalangi (menghijab) garis sisi (paman atau bibi dari anak perempuan tersebut) sehingga dapat menghabiskan seluruh harta warisan, merupakan bentuk keadilan gender yang layak ditegakkan. Ketiga, ketentuan ahli waris pengganti (mawa>li) dipandang memenuhi rasa keadilan bagi sebagian masyarakat, namun bisa jadi tidak demikian bagi sebagian masyakat yang lain. Sehingga, dalam penerapannya mesti mempertimbangkan kondisi adat masyarakat tersebut.