Aborsi Akibat Perkosaan (Dalam Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyyah Kota Pekalongan Tentang Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi) - Nazilatul Kamilah (2011110060) (Prodi S-1 Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan, 2016)
Aborsi merupakan realitas sosial yang akhir-akhir ini semakin menggejala di tengah-tengah masyarakat. Banyak orang beranggapan bahwa kasus aborsi dilakukan akibat hamil di luar nikah, sehingga pihak yang melakukan aborsi merasa berdosa, akan tetap jika aborsi dilakukan karena bencana perkosaan boleh dilakukan sebelum janin berusia 120 hari, karena perempuan korban perkosaan akan mengalami stress yang berkepanjangan jika janin tersebut tetap hidup dalam rahim tersebut. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi kaitannya dengan aborsi akibat perkosaan, bagaimana implementasinya pandangan ulama Nu dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum aborsi akibat perkosaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk sifat analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua perbedaan pendapat tentang aborsi yang diakibatkan karena perkosaan ada yang membolehkan aborsi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 dan ada pula yang mengharamkan mutlak untuk melakukan aborsi. Implementasi ulama dalam menetapkan hukum aborsi karena perkosaan dilihatdari segi peniupan ruh pada janin.