Analisis Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KOPENA Cabang Pemalang - Mirza Eki Nastika (2013314021) (Jurusan S-1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, 2020)
Kopena yang merupakan salah satu Koperasi berbasis syariah, yang sudah cukup besar dan mempunyai beberapa cabang di Kota luar Pekalongan. Salah satunya yakni Kopena cabang Pemalang. Yang dalam perkembangannya cukup pesat. Kopena dengan prinsip dasar syariah yang diterapkan, ini menjadi salah satu alternatif masyarakat dalam bermualah. Dari sini Kopena cabang Pemalang dalam menjalankan usahanya yang berupa pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip dasar syariah. Pembiayaan pada Kopena cabang Pemalang juga sudah menggunanakan analisis pembiayaan yang didasari dengan prinsip 5C. Agar dalam proses pemberian pembiayaan pada calon anggota, Kopena cabang Pemalang dapat sesuai dan tidak salah sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembiayaan yang ada di Kopena cabang pemalang, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Kopena cabang Pemalang, dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di Kopena cabang Pemalang. Metode penelitian untuk menyelesaikan karya tulis ini meliputi jenis dan sumber data, baik data primer dan data skunder. Data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, sedang data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, melalui dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan masalahyang dihadapi Dalam mencegah dan mengatasi pembiayaan bermasalah, Kopena cabang Pemalang melakukan tindakan yang sudah sesuai dengan norma dan prinsip dasar syariah. Dalam penanganannya Kopena cabang Pemalang selalu melakukan musyawarah terlebih dahulu, untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Sehingga Kopena cabang Pemalang dapat mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaiakan masalah pada pembiayaan bermasalah, salah satunya menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa dan pengakadan ulang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga tidak perlu mengambil jalur hukum dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.