Tumpang Tindih Bimbingan Perkawinan Pranikah Oleh BP4 Dan Kantor Kementerian Agama Sub Bagian Bimbingan Masyarkat Islam - Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd (Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam FASYA IAIN Pekalongan, 2019)
Bimbingan perkawinan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh dua lembaga yang berbeda, yaitu Kantor Kementerian Agama sub bagian Bimas Islam dan BP4 menjadi permasalahan karena mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dua lembaga dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilegalkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah BAB II Penyelenggaraan Huruf A angka 1. Selain itu, implikasi dari tumpang tindih kewenangan bimbingan perkawinan pranikah oleh BP4 dan Kantor Kementerian Agama Sub Bagian Bimbingan Masyarakat Islam juga diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penyebab terjadinya tumpang tindih kewenangan Bimbingan Perkawinan Pranikah oleh BP4 dan Kantor Kementerian Agama Sub Bagian Bimbingan Masyarakat Islam dan memahami dan menganalisis implikasi tumpang tindih kewenangan Bimbingan Perkawinan Pranikah oleh BP4 dan Kantor Kementerian Agama Sub Bagian Bimbingan Masyarakat Islam. Kegunaan penelitian adalah memberikan informasi mengenai kewenangan bimbingan perkawinan pranikah oleh Kantor Kementerian Agama Sub Bimas Islam. Penelitian bersifat normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data berupa bahan hukum primer yaitu Peraturan Direktoral Jenderal Nomor 379 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999, bahan hukum sekunder yaitu jurnal hukum dan buku-buku hukum dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia. Metode analisis menggunakan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tumpang tidih kewenangan Bimbingan Perkawinan Pranikah oleh BP4 dan Kantor Kementerian Agama Sub Bagian Bimbingan Masyarakat Islam disebabkan oleh beberapa faktor yaitu secara yuridis, filosofis dan sosiologis. Implikasi tumpang tindih kewenangan terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah oleh BP4 dan Kantor Kementerian Agama Sub Bagian Bimbingan Masyarakat Islam adalah pemborosan dalam masalah pendanaan dan pelaksanaan Bimbingan Perkawinanan Pranikah menjadi tidak efektif.