Cover Image

Pengurangan Zakat atas Pajak (Studi Analisis Terhadap UU Pajak No. 17 Tahun 2000 dan UU Zakat No. 38 Tahun 19990

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Undang-undang No. 38 tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat yang disandingkan dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan. Sehingga masalah yang dibahas dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan pengurangan penghasilan kena pajak...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Eny Kusumawati, Saif Askari, S.H dan Triana Sh
Format: Online
Language:Indonesia
Published: Jurusan Syariah - Prodi S-1 Al Ahwal Al Syakhsiyyah - STAIN PEKALONGAN 2007
Online Access:http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=79056
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:slims-79056
recordtype slims
spelling oai:slims-79056Pengurangan Zakat atas Pajak (Studi Analisis Terhadap UU Pajak No. 17 Tahun 2000 dan UU Zakat No. 38 Tahun 19990 Eny Kusumawati Saif Askari, S.H dan Triana Sh Jurusan Syariah - Prodi S-1 Al Ahwal Al Syakhsiyyah - STAIN PEKALONGAN 2007 Indonesia Skripsi Skripsi xi, 80 hal.; 30 cm. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Undang-undang No. 38 tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat yang disandingkan dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan. Sehingga masalah yang dibahas dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan pengurangan penghasilan kena pajak dengan pembayaran zakat menurut pasal 9 ayat (10 UU No. 17 Th 2000 dan pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Th. 1999 dan bagimana pandangan hukum Islam Mengenai mekanisme pengurangan kena pajak dan zakat menurut pasal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library research). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UU No. 17 Th. 2000 tentang Pajak Penghasilan yang disinergikan dengan UU No. 38 Th. 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dimana kedua aturan tersebut menegaskan bahwa zakat sebagai komponen pengurangan penghasilan kena pajak dengan ketentuan zakat atas penghasilan yang benar-benar dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lemabga Amil Zakat yang telah dikukuhkan pemerintah. Pengaruh positif tujuan diundangkannya kedua peraturan tersebut belum terlihat. Hal tersebut disebabkan karena zakat hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak bukan pengurang pajak. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengurangan pajak penghasilan wajib pajak oleh pengeluaran zakat adalah kurangnya koordinasi antara kedua UU tersebut, sosialisasi kedua undang-undang tersebut yang tidak optimal sehingga belum tersentuh disegala lapisan masyarakat dan juga kurangnya transparansi pengelolaan zakat dan amil yang profesional adalah salah satu kendala masyarakat enggan membayar zakat melalaui lembaga yang telah dikukuhkan pemerintah. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Undang-undang No. 38 tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat yang disandingkan dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan. Sehingga masalah yang dibahas dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan pengurangan penghasilan kena pajak dengan pembayaran zakat menurut pasal 9 ayat (10 UU No. 17 Th 2000 dan pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Th. 1999 dan bagimana pandangan hukum Islam Mengenai mekanisme pengurangan kena pajak dan zakat menurut pasal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library research). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UU No. 17 Th. 2000 tentang Pajak Penghasilan yang disinergikan dengan UU No. 38 Th. 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dimana kedua aturan tersebut menegaskan bahwa zakat sebagai komponen pengurangan penghasilan kena pajak dengan ketentuan zakat atas penghasilan yang benar-benar dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lemabga Amil Zakat yang telah dikukuhkan pemerintah. Pengaruh positif tujuan diundangkannya kedua peraturan tersebut belum terlihat. Hal tersebut disebabkan karena zakat hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak bukan pengurang pajak. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengurangan pajak penghasilan wajib pajak oleh pengeluaran zakat adalah kurangnya koordinasi antara kedua UU tersebut, sosialisasi kedua undang-undang tersebut yang tidak optimal sehingga belum tersentuh disegala lapisan masyarakat dan juga kurangnya transparansi pengelolaan zakat dan amil yang profesional adalah salah satu kendala masyarakat enggan membayar zakat melalaui lembaga yang telah dikukuhkan pemerintah. Zakat 2X4.143 http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=79056 2X4.143 KUS p 07TD079056.00
institution IAIN Pekalongan
collection Book
language Indonesia
format Online
author Eny Kusumawati
Saif Askari, S.H dan Triana Sh
spellingShingle Eny Kusumawati
Saif Askari, S.H dan Triana Sh
Pengurangan Zakat atas Pajak (Studi Analisis Terhadap UU Pajak No. 17 Tahun 2000 dan UU Zakat No. 38 Tahun 19990
author_facet Eny Kusumawati
Saif Askari, S.H dan Triana Sh
author_sort Eny Kusumawati
title Pengurangan Zakat atas Pajak (Studi Analisis Terhadap UU Pajak No. 17 Tahun 2000 dan UU Zakat No. 38 Tahun 19990
title_short Pengurangan Zakat atas Pajak (Studi Analisis Terhadap UU Pajak No. 17 Tahun 2000 dan UU Zakat No. 38 Tahun 19990
title_full Pengurangan Zakat atas Pajak (Studi Analisis Terhadap UU Pajak No. 17 Tahun 2000 dan UU Zakat No. 38 Tahun 19990
title_fullStr Pengurangan Zakat atas Pajak (Studi Analisis Terhadap UU Pajak No. 17 Tahun 2000 dan UU Zakat No. 38 Tahun 19990
title_full_unstemmed Pengurangan Zakat atas Pajak (Studi Analisis Terhadap UU Pajak No. 17 Tahun 2000 dan UU Zakat No. 38 Tahun 19990
title_sort pengurangan zakat atas pajak (studi analisis terhadap uu pajak no. 17 tahun 2000 dan uu zakat no. 38 tahun 19990
description Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Undang-undang No. 38 tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat yang disandingkan dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan. Sehingga masalah yang dibahas dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan pengurangan penghasilan kena pajak dengan pembayaran zakat menurut pasal 9 ayat (10 UU No. 17 Th 2000 dan pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Th. 1999 dan bagimana pandangan hukum Islam Mengenai mekanisme pengurangan kena pajak dan zakat menurut pasal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library research). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UU No. 17 Th. 2000 tentang Pajak Penghasilan yang disinergikan dengan UU No. 38 Th. 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dimana kedua aturan tersebut menegaskan bahwa zakat sebagai komponen pengurangan penghasilan kena pajak dengan ketentuan zakat atas penghasilan yang benar-benar dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lemabga Amil Zakat yang telah dikukuhkan pemerintah. Pengaruh positif tujuan diundangkannya kedua peraturan tersebut belum terlihat. Hal tersebut disebabkan karena zakat hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak bukan pengurang pajak. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengurangan pajak penghasilan wajib pajak oleh pengeluaran zakat adalah kurangnya koordinasi antara kedua UU tersebut, sosialisasi kedua undang-undang tersebut yang tidak optimal sehingga belum tersentuh disegala lapisan masyarakat dan juga kurangnya transparansi pengelolaan zakat dan amil yang profesional adalah salah satu kendala masyarakat enggan membayar zakat melalaui lembaga yang telah dikukuhkan pemerintah.
publisher Jurusan Syariah - Prodi S-1 Al Ahwal Al Syakhsiyyah - STAIN PEKALONGAN
publishDate 2007
url http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=79056
_version_ 1690547309892337664
score 11.174184

Similar Items