Hukum Keluarga Indonesia
Modernisasi hukum keluarga baru kembali mendapatkan momentumnya pada saat Orde Baru, meski perebutan pengaruh antara kelompok Islam Tradisional dan Kelompok perempuan reformatif tetap berlangsung sengit. Pada masa inipun, modernisasi hukum keluarga didorong kuat oleh peran pemerintah. Hasilnya, diun...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Online |
| Language: | Indonesia |
| Published: |
Sinar Grafika
2013
|
| Online Access: | http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=991536 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Modernisasi hukum keluarga baru kembali mendapatkan momentumnya pada saat Orde Baru, meski perebutan pengaruh antara kelompok Islam Tradisional dan Kelompok perempuan reformatif tetap berlangsung sengit. Pada masa inipun, modernisasi hukum keluarga didorong kuat oleh peran pemerintah. Hasilnya, diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini sejatinya merupakan hasil kompromi politik antara kelompok Islam, kelompok perempuan, dan kelompok pemerintah.
Secara umum, sesuai dengan misinya, modernisasi hukum keluarga di Indonesia sejatinya mampu mengelola tingkah laku masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek modernisasi. Modernisasi hukum keluarga uga telah mampu menekan angka poligami dan perceraian di Indonesia. |
|---|