Cover Image

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah Poligami Siri PNS (studi Atas Putusan Nomor. 0413/Pdy.G/2016/PA.Sel)

Itsbat (pengesahan) nikah sebagaimana di diatur dalam Pasal 7 ayat (2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hakekatnya bertujuan untuk memberikan jalan keluar atas peristiwa sebuah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam perkembangan hukum yang terjadi dimasyarakat dewa...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, Evy Wahyu Septiani (2011114021)
Format: Online
Language:Indonesia
Published: Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam FASYA IAIN Pekalongan 2019
Online Access:http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=997129
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:slims-997129
recordtype slims
institution IAIN Pekalongan
collection Book
language Indonesia
format Online
author Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
Evy Wahyu Septiani (2011114021)
spellingShingle Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
Evy Wahyu Septiani (2011114021)
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah Poligami Siri PNS (studi Atas Putusan Nomor. 0413/Pdy.G/2016/PA.Sel)
author_facet Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
Evy Wahyu Septiani (2011114021)
author_sort Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
title Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah Poligami Siri PNS (studi Atas Putusan Nomor. 0413/Pdy.G/2016/PA.Sel)
title_short Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah Poligami Siri PNS (studi Atas Putusan Nomor. 0413/Pdy.G/2016/PA.Sel)
title_full Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah Poligami Siri PNS (studi Atas Putusan Nomor. 0413/Pdy.G/2016/PA.Sel)
title_fullStr Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah Poligami Siri PNS (studi Atas Putusan Nomor. 0413/Pdy.G/2016/PA.Sel)
title_full_unstemmed Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah Poligami Siri PNS (studi Atas Putusan Nomor. 0413/Pdy.G/2016/PA.Sel)
title_sort pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara itsbat nikah poligami siri pns (studi atas putusan nomor. 0413/pdy.g/2016/pa.sel)
description Itsbat (pengesahan) nikah sebagaimana di diatur dalam Pasal 7 ayat (2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hakekatnya bertujuan untuk memberikan jalan keluar atas peristiwa sebuah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam perkembangan hukum yang terjadi dimasyarakat dewasa ini, terdapat sebuah peristiwa dikabulkannya perkara permohonan itsbat nikah dari hasil perkawinan poligami siri yang telah dilakukan oleh seorang PNS tanpa adanya izin dari pejabat dan juga tidak meminta izin kepada isteri terdahulu sebagaimana putusan Pengadilan Agama No.0413/Pdt.G/2016/PA.Sel. Hal ini menjadi suatu pelanggaran sanksi adminiatrasi bagi PNS terhadap ketentuan tentang izin poligami meskipun yang bersangkutan saat mengajukan itsbat sudah merupakan pensiunan PNS, akan tetapi saat berpoligami dahulu yang bersangkutan masih berstatus PNS. Fenomena hukum tersebut sangat menarik untuk dikaji dari sisi tataran ilmiah apakah yang menjadi latar belakang hakim mengabulkan perkara tersebut. Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini meliputi: bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan itsbat nikah poligami siri PNS, apa saja dasar hukum hakim dalam memutus permohonan itsbat nikah poligami siri PNS. Skripsi ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan perkara No.0413/Pdt.G/2016/PA.Sel tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normative) atau penelitian pustaka (Library Reaserch). Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang diperoleh dari data sekunder dengan jalan mengadakan studi dokumentasi dari buku-buku terkait penelitian dengan sumber bahan hukum primer yang merupakan bahan utama yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian berupa putusan Pengadilan No. 0413/Pdt.G/2016/PA.Sel. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang hakim dalam memutuskankan itsbat nikah poligami siri PNS adalah nilai kemaslahatan, Sehingga ketentuan administrasi kepegawaian yang mengikat PNS dapat ditoleransi.
publisher Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam FASYA IAIN Pekalongan
publishDate 2019
url http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=997129
_version_ 1690546222936358912
spelling oai:slims-997129Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah Poligami Siri PNS (studi Atas Putusan Nomor. 0413/Pdy.G/2016/PA.Sel) Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A Evy Wahyu Septiani (2011114021) Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam FASYA IAIN Pekalongan 2019 Indonesia SKRIPSI HKI SKRIPSI HKI xv, 75 hlm., 30 cm; Bibliografi Itsbat (pengesahan) nikah sebagaimana di diatur dalam Pasal 7 ayat (2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hakekatnya bertujuan untuk memberikan jalan keluar atas peristiwa sebuah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam perkembangan hukum yang terjadi dimasyarakat dewasa ini, terdapat sebuah peristiwa dikabulkannya perkara permohonan itsbat nikah dari hasil perkawinan poligami siri yang telah dilakukan oleh seorang PNS tanpa adanya izin dari pejabat dan juga tidak meminta izin kepada isteri terdahulu sebagaimana putusan Pengadilan Agama No.0413/Pdt.G/2016/PA.Sel. Hal ini menjadi suatu pelanggaran sanksi adminiatrasi bagi PNS terhadap ketentuan tentang izin poligami meskipun yang bersangkutan saat mengajukan itsbat sudah merupakan pensiunan PNS, akan tetapi saat berpoligami dahulu yang bersangkutan masih berstatus PNS. Fenomena hukum tersebut sangat menarik untuk dikaji dari sisi tataran ilmiah apakah yang menjadi latar belakang hakim mengabulkan perkara tersebut. Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini meliputi: bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan itsbat nikah poligami siri PNS, apa saja dasar hukum hakim dalam memutus permohonan itsbat nikah poligami siri PNS. Skripsi ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan perkara No.0413/Pdt.G/2016/PA.Sel tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normative) atau penelitian pustaka (Library Reaserch). Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang diperoleh dari data sekunder dengan jalan mengadakan studi dokumentasi dari buku-buku terkait penelitian dengan sumber bahan hukum primer yang merupakan bahan utama yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian berupa putusan Pengadilan No. 0413/Pdt.G/2016/PA.Sel. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang hakim dalam memutuskankan itsbat nikah poligami siri PNS adalah nilai kemaslahatan, Sehingga ketentuan administrasi kepegawaian yang mengikat PNS dapat ditoleransi. Itsbat (pengesahan) nikah sebagaimana di diatur dalam Pasal 7 ayat (2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hakekatnya bertujuan untuk memberikan jalan keluar atas peristiwa sebuah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam perkembangan hukum yang terjadi dimasyarakat dewasa ini, terdapat sebuah peristiwa dikabulkannya perkara permohonan itsbat nikah dari hasil perkawinan poligami siri yang telah dilakukan oleh seorang PNS tanpa adanya izin dari pejabat dan juga tidak meminta izin kepada isteri terdahulu sebagaimana putusan Pengadilan Agama No.0413/Pdt.G/2016/PA.Sel. Hal ini menjadi suatu pelanggaran sanksi adminiatrasi bagi PNS terhadap ketentuan tentang izin poligami meskipun yang bersangkutan saat mengajukan itsbat sudah merupakan pensiunan PNS, akan tetapi saat berpoligami dahulu yang bersangkutan masih berstatus PNS. Fenomena hukum tersebut sangat menarik untuk dikaji dari sisi tataran ilmiah apakah yang menjadi latar belakang hakim mengabulkan perkara tersebut. Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini meliputi: bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan itsbat nikah poligami siri PNS, apa saja dasar hukum hakim dalam memutus permohonan itsbat nikah poligami siri PNS. Skripsi ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan perkara No.0413/Pdt.G/2016/PA.Sel tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normative) atau penelitian pustaka (Library Reaserch). Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang diperoleh dari data sekunder dengan jalan mengadakan studi dokumentasi dari buku-buku terkait penelitian dengan sumber bahan hukum primer yang merupakan bahan utama yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian berupa putusan Pengadilan No. 0413/Pdt.G/2016/PA.Sel. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang hakim dalam memutuskankan itsbat nikah poligami siri PNS adalah nilai kemaslahatan, Sehingga ketentuan administrasi kepegawaian yang mengikat PNS dapat ditoleransi. Hakim nikah siri Itsbat Nikah Poligami 2X4.315 http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=997129 SK HKI 19.057 SEP p 19SK1911057.00 http://103.142.62.240:80/perpus/images/docs/Evi_WS.png.png
score 11.174184

Similar Items