Imatge de la portada

Aspek Persetujuan Kedua Belah Pihak Sebagai Syarat Perkawinan Pada Perkawinan Married By Accident (Studi Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk masyarakat atas diterapkannya sebuah kete...

Descripció completa

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autors principals: Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H, Najib Abidin (2011113032)
Format: Online
Idioma:Indonesia
Publicat: Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam FASYA IAIN Pekalongan 2019
Accés en línia:http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=998884
Etiquetes: Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
id oai:slims-998884
recordtype slims
spelling oai:slims-998884Aspek Persetujuan Kedua Belah Pihak Sebagai Syarat Perkawinan Pada Perkawinan Married By Accident (Studi Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan) Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H Najib Abidin (2011113032) Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam FASYA IAIN Pekalongan 2019 Indonesia SKRIPSI HKI SKRIPSI HKI xv, 76 hlm., 30 cm; Bibliografi Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukkan sebuah ketentuan hukum positif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh pasangan married by accident dalam hal ini belum memenuhi syarat persetujuan kedua belah pihak yaitu secara hukum positif perkawinan yang dilakukan karena adanya sebuah kejadian yang diharuskan untuk disegerakan perkawinan yang sah terutama jika dilihat dari perspektif kemaslahatannya karena dalam hukum positif pasal lain menerangkan bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan pasangan married by accident akhirnya terpaksa menikah maka menimbulkan adanya keterpaksaaan dalam melaksanakan pernikahan tidak terpenuhinya syarat persetujuan mempelai bahwa aspek persetujuan kedua belah pihak sebagai syarat perkawinan pada perkawinan married by accident memang menghadirkan daya paksa untuk segera menikah akan tetapi bukan daya paksa yang menjadikan kedua belah pihak tidak memiliki pilihan lain hanya berdasar waktu pernikahan saja sehingga keinginan menikah memang dari persetujuan kedua belah pihak bukan karena terpaksa oleh keadaan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukkan sebuah ketentuan hukum positif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh pasangan married by accident dalam hal ini belum memenuhi syarat persetujuan kedua belah pihak yaitu secara hukum positif perkawinan yang dilakukan karena adanya sebuah kejadian yang diharuskan untuk disegerakan perkawinan yang sah terutama jika dilihat dari perspektif kemaslahatannya karena dalam hukum positif pasal lain menerangkan bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan pasangan married by accident akhirnya terpaksa menikah maka menimbulkan adanya keterpaksaaan dalam melaksanakan pernikahan tidak terpenuhinya syarat persetujuan mempelai bahwa aspek persetujuan kedua belah pihak sebagai syarat perkawinan pada perkawinan married by accident memang menghadirkan daya paksa untuk segera menikah akan tetapi bukan daya paksa yang menjadikan kedua belah pihak tidak memiliki pilihan lain hanya berdasar waktu pernikahan saja sehingga keinginan menikah memang dari persetujuan kedua belah pihak bukan karena terpaksa oleh keadaan Married Accident Persetujuan Perkawinan Hukum Islam 2X4 http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=998884 SK HKI 20.025 ABI a 20SK2011025.00 http://103.142.62.240:80/perpus/images/docs/COVER_NAJIB_ABIDIN.png.png
institution IAIN Pekalongan
collection Book
language Indonesia
format Online
author Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H
Najib Abidin (2011113032)
spellingShingle Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H
Najib Abidin (2011113032)
Aspek Persetujuan Kedua Belah Pihak Sebagai Syarat Perkawinan Pada Perkawinan Married By Accident (Studi Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)
author_facet Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H
Najib Abidin (2011113032)
author_sort Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H
title Aspek Persetujuan Kedua Belah Pihak Sebagai Syarat Perkawinan Pada Perkawinan Married By Accident (Studi Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)
title_short Aspek Persetujuan Kedua Belah Pihak Sebagai Syarat Perkawinan Pada Perkawinan Married By Accident (Studi Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)
title_full Aspek Persetujuan Kedua Belah Pihak Sebagai Syarat Perkawinan Pada Perkawinan Married By Accident (Studi Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)
title_fullStr Aspek Persetujuan Kedua Belah Pihak Sebagai Syarat Perkawinan Pada Perkawinan Married By Accident (Studi Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)
title_full_unstemmed Aspek Persetujuan Kedua Belah Pihak Sebagai Syarat Perkawinan Pada Perkawinan Married By Accident (Studi Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)
title_sort aspek persetujuan kedua belah pihak sebagai syarat perkawinan pada perkawinan married by accident (studi di kecamatan tirto kabupaten pekalongan)
description Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukkan sebuah ketentuan hukum positif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh pasangan married by accident dalam hal ini belum memenuhi syarat persetujuan kedua belah pihak yaitu secara hukum positif perkawinan yang dilakukan karena adanya sebuah kejadian yang diharuskan untuk disegerakan perkawinan yang sah terutama jika dilihat dari perspektif kemaslahatannya karena dalam hukum positif pasal lain menerangkan bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan pasangan married by accident akhirnya terpaksa menikah maka menimbulkan adanya keterpaksaaan dalam melaksanakan pernikahan tidak terpenuhinya syarat persetujuan mempelai bahwa aspek persetujuan kedua belah pihak sebagai syarat perkawinan pada perkawinan married by accident memang menghadirkan daya paksa untuk segera menikah akan tetapi bukan daya paksa yang menjadikan kedua belah pihak tidak memiliki pilihan lain hanya berdasar waktu pernikahan saja sehingga keinginan menikah memang dari persetujuan kedua belah pihak bukan karena terpaksa oleh keadaan
publisher Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam FASYA IAIN Pekalongan
publishDate 2019
url http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=998884
_version_ 1690546123517722624
score 11.174184

Ítems similars