Resiko Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Pada Sertifikat Hak Milik No. 1933 Di Desa Denasri Kulon Kec. Batang Dalam Perspektf Hukum Ekonomi Syariah
Sertifikat HM No. 1933 di Desa Denasri Kulon Kec. Batang Kab. Batang adalah sertifikat dengan sistem jual beli di bawah tangan yang semakin bertambahnya ahli waris semakin sulit untuk mendapatkan hak milik bagi pembeli tanah.. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan resiko atas jual bel...
Na minha lista:
| Principais autores: | , |
|---|---|
| Formato: | Online |
| Idioma: | Indonesia |
| Publicado em: |
Jurusan S-1 Hukum Ekonomi Islam FASYA IAIN Pekalongan
2019
|
| Acesso em linha: | http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=998947 |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
| Resumo: | Sertifikat HM No. 1933 di Desa Denasri Kulon Kec. Batang Kab. Batang
adalah sertifikat dengan sistem jual beli di bawah tangan yang semakin
bertambahnya ahli waris semakin sulit untuk mendapatkan hak milik bagi pembeli
tanah.. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan resiko atas jual beli tanah
di bawah tangan pada SHM No. 1933 di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang
Kabupaten Batang prespektif hukum ekonomi syariah, serta penelitian ini
mempunyai manfaat teoritis dan praktis.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di pada
SHM No. 1933 Desa Denasri Kulon, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder. Data
diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik
analisis yang digunakan yakni teknik deksriptif analitis.
Disimpulkan penelitian jual beli tanah di bawah tangan pada SHM No
1933 sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya jual beli. Namun akibat hukumnya
masih digantungkan. Menurut prespektif hukum ekonomi syariah resiko jual beli
tanah di bawah tangan di pandang merugikan pihak pembeli. Resiko yang
ditimbulkan jual beli di bawah tangan lebih membawa kemudaratan bagi pembeli.
Dimana si pembeli tidak bisa melakukan balik nama. Dengan ini pihak ahli waris
harus menyepakati untuk menghilangkan kemudaratan dengan menandatangani
Akta Jual Beli (AJB) untuk proses peralihan hak.
|
|---|