Hukum Acara Pengujian Undang Undang
Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, tentu saja selain kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD: memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Pasal 24C UUD-1...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Online |
| اللغة: | Indonesia |
| منشور في: |
Sinar Grafika
2012
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=992570 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| الملخص: | Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, tentu saja selain kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD: memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Pasal 24C UUD-1945). Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi mempunyai corak dan tata beracara serta sistem pembuktian dan ragam alat buktinya yang berbeda dibandingkan dengan hukum acara di pengadilan lain seperti Hukum Acara Pidana dan Perdata. Karena pada hakikatnya, perkara pengujian undang-undang ini tidaklah bersifat confentious yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingannya satu sama lain, tetapi menyangkut kepentingan kolektif semua orang dalam kehidupan bersama sebagai bangsa.
Buku ini mengulas secara detail hukum acara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar (judicial review) yang dimulai dari tahapan permohonan, pemeriksaan, pembuktian, hingga dikeluarkannya putusan serta akibat hukum dari perkara yang bersangkutan.
|
|---|