Buchumschlag

Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 (Studi atas Judicial Review Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Putusan, Mahkamah Konstitusi Di dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan dalam suatu negara, kita hendaklah harus menaati peraturan suatu negara tersebut. Dimana negara Indonesia merupakan negara yang berasasskan demokrasi Pancasila. Isi Pancasila tersebut juga t...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Kus Indriyani (2011112050), Achmad Muchsin, M. Hum
Format: Online
Sprache:Indonesia
Veröffentlicht: Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan 2018
Online Zugang:http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=995016
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
id oai:slims-995016
recordtype slims
institution IAIN Pekalongan
collection Book
language Indonesia
format Online
author Kus Indriyani (2011112050)
Achmad Muchsin, M. Hum
spellingShingle Kus Indriyani (2011112050)
Achmad Muchsin, M. Hum
Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 (Studi atas Judicial Review Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
author_facet Kus Indriyani (2011112050)
Achmad Muchsin, M. Hum
author_sort Kus Indriyani (2011112050)
title Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 (Studi atas Judicial Review Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
title_short Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 (Studi atas Judicial Review Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
title_full Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 (Studi atas Judicial Review Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
title_fullStr Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 (Studi atas Judicial Review Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
title_full_unstemmed Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 (Studi atas Judicial Review Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
title_sort pernikahan beda agama dalam perspektif putusan mahkamah konstitusi nomor 68/puu-xii/2014 (studi atas judicial review pasal 2 ayat (1) undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pasal 28e undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945)
description Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Putusan, Mahkamah Konstitusi Di dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan dalam suatu negara, kita hendaklah harus menaati peraturan suatu negara tersebut. Dimana negara Indonesia merupakan negara yang berasasskan demokrasi Pancasila. Isi Pancasila tersebut juga tercantum di dalam batang tubuh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mana aturan tertinggi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Manusia menduduki tempat sentral dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan. Pembangunan nasional pada hakikatnya ditujukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia baik secara lahir maupun batin, sebagai manusia yang memiliki martabat. Karena pada hakikatnya seluruh manusia yang hidup di muka bumi ingin hidup secara layak dan terpenuhi segala kebutuhannya. Di dalam perbuatan warga negara (Indonesia) semua perilakunya ditentukan/diatur di dalam Undang-Undang. Yang mana secara hierarkis kedudukan Undang-Undang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan beda agama yang salah satunya beragama Islam secara normatif tidak dapat dilangsungkan karena menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas mengatur sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaannya sedangkan kewenangan tersebut ada pada lembaga keagamaan masing-masing yang ditunjuk. Untuk agama Islam lembaga MUI telah membuat Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas melarang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama justru akan melanggar pasal 28E UUD 1945 karena akan melanggar hak kebebasan menjalankan agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Hal ini terjadi karena salah satu pihak akan “dipaksa” melakukan prosesi perkawinan yang bukan berasal dari agamanya. Perkawinan beda agama masih diberikan peluang melalui jalur pengadilan apabila keputusan hakim mengabulkannya, namun dengan asumsi bahwa perkawinan tersebut hanya bersifat keperdataan saja.
publisher Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
publishDate 2018
url http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=995016
_version_ 1690546346036035584
spelling oai:slims-995016Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 (Studi atas Judicial Review Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Kus Indriyani (2011112050) Achmad Muchsin, M. Hum Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan 2018 Indonesia SKRIPSI HKI SKRIPSI HKI xv, 104 hlm., 21X30 cm. Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Putusan, Mahkamah Konstitusi Di dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan dalam suatu negara, kita hendaklah harus menaati peraturan suatu negara tersebut. Dimana negara Indonesia merupakan negara yang berasasskan demokrasi Pancasila. Isi Pancasila tersebut juga tercantum di dalam batang tubuh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mana aturan tertinggi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Manusia menduduki tempat sentral dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan. Pembangunan nasional pada hakikatnya ditujukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia baik secara lahir maupun batin, sebagai manusia yang memiliki martabat. Karena pada hakikatnya seluruh manusia yang hidup di muka bumi ingin hidup secara layak dan terpenuhi segala kebutuhannya. Di dalam perbuatan warga negara (Indonesia) semua perilakunya ditentukan/diatur di dalam Undang-Undang. Yang mana secara hierarkis kedudukan Undang-Undang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan beda agama yang salah satunya beragama Islam secara normatif tidak dapat dilangsungkan karena menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas mengatur sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaannya sedangkan kewenangan tersebut ada pada lembaga keagamaan masing-masing yang ditunjuk. Untuk agama Islam lembaga MUI telah membuat Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas melarang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama justru akan melanggar pasal 28E UUD 1945 karena akan melanggar hak kebebasan menjalankan agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Hal ini terjadi karena salah satu pihak akan “dipaksa” melakukan prosesi perkawinan yang bukan berasal dari agamanya. Perkawinan beda agama masih diberikan peluang melalui jalur pengadilan apabila keputusan hakim mengabulkannya, namun dengan asumsi bahwa perkawinan tersebut hanya bersifat keperdataan saja. Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Putusan, Mahkamah Konstitusi Di dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan dalam suatu negara, kita hendaklah harus menaati peraturan suatu negara tersebut. Dimana negara Indonesia merupakan negara yang berasasskan demokrasi Pancasila. Isi Pancasila tersebut juga tercantum di dalam batang tubuh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mana aturan tertinggi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Manusia menduduki tempat sentral dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan. Pembangunan nasional pada hakikatnya ditujukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia baik secara lahir maupun batin, sebagai manusia yang memiliki martabat. Karena pada hakikatnya seluruh manusia yang hidup di muka bumi ingin hidup secara layak dan terpenuhi segala kebutuhannya. Di dalam perbuatan warga negara (Indonesia) semua perilakunya ditentukan/diatur di dalam Undang-Undang. Yang mana secara hierarkis kedudukan Undang-Undang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan beda agama yang salah satunya beragama Islam secara normatif tidak dapat dilangsungkan karena menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas mengatur sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaannya sedangkan kewenangan tersebut ada pada lembaga keagamaan masing-masing yang ditunjuk. Untuk agama Islam lembaga MUI telah membuat Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas melarang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama justru akan melanggar pasal 28E UUD 1945 karena akan melanggar hak kebebasan menjalankan agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Hal ini terjadi karena salah satu pihak akan “dipaksa” melakukan prosesi perkawinan yang bukan berasal dari agamanya. Perkawinan beda agama masih diberikan peluang melalui jalur pengadilan apabila keputusan hakim mengabulkannya, namun dengan asumsi bahwa perkawinan tersebut hanya bersifat keperdataan saja. Pernikahan Beda Agama Munakahat Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 2X4.3 http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=995016 SK HKI 18.056 IND p 18SK1811056.00 http://103.142.62.240:80/perpus/images/docs/cover_kus_indriyani.png.png
score 11.174184

Ähnliche Einträge