Hak Ex Officio Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Al-Syari'ah
Kata kunci: Hak Ex Officio Hakim, Talak, dan Maqaṣid al-Syari’ah. Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif. Sebagaimana bunyi pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 RBg ayat (3), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak diminta oleh para pihak. Akan tetapi d...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Online |
| Language: | Indonesia |
| Published: |
Prodi S-1 Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
2016
|
| Online Access: | http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=992352 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Kata kunci: Hak Ex Officio Hakim, Talak, dan Maqaṣid al-Syari’ah.
Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif. Sebagaimana
bunyi pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 RBg ayat (3), yang menyatakan
bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak diminta oleh para pihak.
Akan tetapi dalam perkara cerai talak, pasal 41 huruf (c) UU No 1 Tahun 1974
menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas
istri". Pasal tersebut merupakan sebagai dasar dari ex officio hakim yang
merupakan gambaran dari hak aktif dari hakim yang dirasa bertentangan dengan
pasal 178 HIR dan 189 Rbg, tetapi hal itu dibenarkan oleh para hakim dan selalu
digunakan dalam memutus perkara cerai talak. Atas pertimbangan apa saja hakim
mengambil langkah tersebut jika kita kaitkan dengan maqashid syari’ah yang
terciptanya lima pokok hal (terpeliharanya akal, jiwa, keturunan, agama, dan
harta).
Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana hak ex officio
hakim dalam memutus perkara cerai talak dan bagaimana kebenaran ketentuan
pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dalam perspektif maqashid
al-syari’ah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi
hak ex officio hakim dalam memutus perkara cerai talak dan untuk mengetahui
kebenaran ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974
dalam perspektif maqashid al-syari’ah. Penelitian ini juga mempunyai kegunaan
baik secara teoritis maupun praktis.
Jenis penelitiannya adalah library reseach (pustaka) dengan pendekatan
yuridis normative kualitatif. Sumber data: sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan
cara dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah bahan
hukum primer dan sekunder akan dianalisis secara preskriptif, yakni dimaksudkan
memberikan argumentasi atas hasil yang akan diteliti dengan menggunakan
metode deduktif induktif.
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
penerapan hak ex officio hakim dalam perkara perceraian tidaklah salah karena
hal ini sudah dipertimbangkan hakim karena agar hakim dalam melaksanakan
hukum agar tercipta suatu tujuan hukum yakni asas keadilan, asas kemanfaatan
dan asas kepastian hukum. Pemberian nafkah iddah, mut’ah dan hadlanah
menurut penulis merupakan kebutuhan hajiyyah, yakni hal tersebut tidak akan
sampai menghancurkan lima pokok tujuan hidup yakni memelihara jiwa, akal,
keturunan, agama, serta harta, tetapi jika tidak diberikan hanya akan mempersulit
pihak istri dan anak. Serta hal tersebut juga bertujuan untuk melindungi
kehormatan istri dan untuk menjaga tali silaturrahim kedua belah pihak keluarga. |
|---|