Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 (Studi atas Judicial Review Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Putusan, Mahkamah Konstitusi Di dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan dalam suatu negara, kita hendaklah harus menaati peraturan suatu negara tersebut. Dimana negara Indonesia merupakan negara yang berasasskan demokrasi Pancasila. Isi Pancasila tersebut juga t...
Wedi'i Gadw mewn:
Prif Awduron: | Kus Indriyani (2011112050), Achmad Muchsin, M. Hum |
---|---|
Fformat: | Online |
Iaith: | Indonesia |
Cyhoeddwyd: |
Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
2018
|
Mynediad Ar-lein: | http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=995016 |
Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
Eitemau Tebyg
-
Undang - Undang Perkawinan Nomor l tahun 1974
Cyhoeddwyd: (2009) -
Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995
gan: Indonesia. [Undang-undang perseroan terbatas]
Cyhoeddwyd: (1999) -
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1995
Cyhoeddwyd: (1995) -
Perkawinan Usia Dini Menurut Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 JO KOmpilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15
gan: NUR LAELA, et al.
Cyhoeddwyd: (2009) - UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat UU Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Pasal-pasal UU Nomor 15 Tahun 1969 setelah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1975