Visualització del personal: Pembakuan Pola Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Kritis Pasal 30 s/d 31 dan Pasal 33 s/d 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 1 1974 Tentang Perkawinan)

Pembakuan Pola Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Kritis Pasal 30 s/d 31 dan Pasal 33 s/d 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 1 1974 Tentang Perkawinan)

Pola relasi antara laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami dehumanisasi, ketertindasan dan ketidakadilan yang disebabkan oleh perbedaan peran dan fungsi antara jenis kelamin. Perbedaan peran gender yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) s/d (2) UU/1/RI/1974 1974 tentang Perk...

Descripció completa

Guardat en:

Dades bibliogràfiques
Autors principals:	Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H, Ma'ruf Mauludin (2011113063)
Format:	Online
Idioma:	Indonesia
Publicat:	Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam FASYA IAIN Pekalongan 2019
Accés en línia:	http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=998891
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

id	oai:slims-998891
recordtype	slims
institution	IAIN Pekalongan
collection	Book
language	Indonesia
format	Online
author	Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H Ma'ruf Mauludin (2011113063)
spellingShingle	Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H Ma'ruf Mauludin (2011113063) Pembakuan Pola Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Kritis Pasal 30 s/d 31 dan Pasal 33 s/d 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 1 1974 Tentang Perkawinan)
author_facet	Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H Ma'ruf Mauludin (2011113063)
author_sort	Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H
title	Pembakuan Pola Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Kritis Pasal 30 s/d 31 dan Pasal 33 s/d 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 1 1974 Tentang Perkawinan)
title_short	Pembakuan Pola Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Kritis Pasal 30 s/d 31 dan Pasal 33 s/d 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 1 1974 Tentang Perkawinan)
title_full	Pembakuan Pola Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Kritis Pasal 30 s/d 31 dan Pasal 33 s/d 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 1 1974 Tentang Perkawinan)
title_fullStr	Pembakuan Pola Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Kritis Pasal 30 s/d 31 dan Pasal 33 s/d 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 1 1974 Tentang Perkawinan)
title_full_unstemmed	Pembakuan Pola Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Kritis Pasal 30 s/d 31 dan Pasal 33 s/d 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 1 1974 Tentang Perkawinan)
title_sort	pembakuan pola relasi suami istri dalam hukum perkawinan indonesia (analisis kritis pasal 30 s/d 31 dan pasal 33 s/d 34 ayat (1) dan (2) undang-undang ri no. 1 1974 tentang perkawinan)
description	Pola relasi antara laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami dehumanisasi, ketertindasan dan ketidakadilan yang disebabkan oleh perbedaan peran dan fungsi antara jenis kelamin. Perbedaan peran gender yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) s/d (2) UU/1/RI/1974 1974 tentang Perkawinan menunjukkan ketidaksesuaian aturan negara dengan prinsip keadilan dan membatasi peran publik perempuan. Aturan yang demikian bertentangan (konflik norma) dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional maupun perjanjian internasional, yakni: Pasal 28C ayat (1) dan (2), 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD/RI/1945, Pasal 51 ayat (1) UU/RI/39/1999 tentang HAM, Pasal 16 huruf c Lampiran UU/RI/7/1984 tentang Pengesahan CEDAW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan implikasi pembakuan pola relasi suami istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, historical approach, conceptual approach dengan sumber hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik documentary. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif dengan metode konstruksi dan interpretasi penemuan hukum. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berikut: 1). Pembakuan pola relasi suami istri UU/RI/1/1974 disebabkan oleh empat hal, yakni: a). Secara filosofis, nilai yang tertuang dalam UU/RI/1/1974 didominasi nilai religius masyarakat Indonesia yang masih bias gender. b). Secara sosiologis, perempuan berada dalam posisi subordinat, pasif, timpang dan berada dalam pusaran politik konservatif-patriarkis. c). Secara yuridis, sistem perundang-undangan nasional tidak komprehensif dan sentralistis d). Secara politis, kebijakan hukum hanya diarahkan untuk mencapai kepentingan negara sehingga nasib perempuan kurang dipedulikan, peran dan fungsi perempuan hanya sebagai pendamping dan pelengkap suami serta dinilai kurang kompeten dibandingkan laki-laki. 2). Implikasi pembakuan pola relasi suami istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga berbentuk: kekerasan fisik dan ekonomi. Kekerasan tersebut bermula dari ketergantungan ekonomi perempuan pada suami; adanya anggapan dari suami sebagai pemilik sepenuhnya terhadap kehidupan istri; adanya budaya saling menyalahkan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban; dan adanya kesalahpahaman suami dalam mengartikan frasa “semampunya” sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) UU/RI/1/1974 tentang Perkawinan.
publisher	Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam FASYA IAIN Pekalongan
publishDate	2019
url	http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=998891
_version_	1690546123972804608
spelling	oai:slims-998891Pembakuan Pola Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Kritis Pasal 30 s/d 31 dan Pasal 33 s/d 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 1 1974 Tentang Perkawinan) Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H Ma'ruf Mauludin (2011113063) Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam FASYA IAIN Pekalongan 2019 Indonesia SKRIPSI HKI SKRIPSI HKI xviii, 243 hlm., 30 cm; Bibliografi Pola relasi antara laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami dehumanisasi, ketertindasan dan ketidakadilan yang disebabkan oleh perbedaan peran dan fungsi antara jenis kelamin. Perbedaan peran gender yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) s/d (2) UU/1/RI/1974 1974 tentang Perkawinan menunjukkan ketidaksesuaian aturan negara dengan prinsip keadilan dan membatasi peran publik perempuan. Aturan yang demikian bertentangan (konflik norma) dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional maupun perjanjian internasional, yakni: Pasal 28C ayat (1) dan (2), 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD/RI/1945, Pasal 51 ayat (1) UU/RI/39/1999 tentang HAM, Pasal 16 huruf c Lampiran UU/RI/7/1984 tentang Pengesahan CEDAW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan implikasi pembakuan pola relasi suami istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, historical approach, conceptual approach dengan sumber hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik documentary. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif dengan metode konstruksi dan interpretasi penemuan hukum. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berikut: 1). Pembakuan pola relasi suami istri UU/RI/1/1974 disebabkan oleh empat hal, yakni: a). Secara filosofis, nilai yang tertuang dalam UU/RI/1/1974 didominasi nilai religius masyarakat Indonesia yang masih bias gender. b). Secara sosiologis, perempuan berada dalam posisi subordinat, pasif, timpang dan berada dalam pusaran politik konservatif-patriarkis. c). Secara yuridis, sistem perundang-undangan nasional tidak komprehensif dan sentralistis d). Secara politis, kebijakan hukum hanya diarahkan untuk mencapai kepentingan negara sehingga nasib perempuan kurang dipedulikan, peran dan fungsi perempuan hanya sebagai pendamping dan pelengkap suami serta dinilai kurang kompeten dibandingkan laki-laki. 2). Implikasi pembakuan pola relasi suami istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga berbentuk: kekerasan fisik dan ekonomi. Kekerasan tersebut bermula dari ketergantungan ekonomi perempuan pada suami; adanya anggapan dari suami sebagai pemilik sepenuhnya terhadap kehidupan istri; adanya budaya saling menyalahkan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban; dan adanya kesalahpahaman suami dalam mengartikan frasa “semampunya” sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) UU/RI/1/1974 tentang Perkawinan. Pola relasi antara laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami dehumanisasi, ketertindasan dan ketidakadilan yang disebabkan oleh perbedaan peran dan fungsi antara jenis kelamin. Perbedaan peran gender yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) s/d (2) UU/1/RI/1974 1974 tentang Perkawinan menunjukkan ketidaksesuaian aturan negara dengan prinsip keadilan dan membatasi peran publik perempuan. Aturan yang demikian bertentangan (konflik norma) dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional maupun perjanjian internasional, yakni: Pasal 28C ayat (1) dan (2), 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD/RI/1945, Pasal 51 ayat (1) UU/RI/39/1999 tentang HAM, Pasal 16 huruf c Lampiran UU/RI/7/1984 tentang Pengesahan CEDAW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan implikasi pembakuan pola relasi suami istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, historical approach, conceptual approach dengan sumber hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik documentary. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif dengan metode konstruksi dan interpretasi penemuan hukum. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berikut: 1). Pembakuan pola relasi suami istri UU/RI/1/1974 disebabkan oleh empat hal, yakni: a). Secara filosofis, nilai yang tertuang dalam UU/RI/1/1974 didominasi nilai religius masyarakat Indonesia yang masih bias gender. b). Secara sosiologis, perempuan berada dalam posisi subordinat, pasif, timpang dan berada dalam pusaran politik konservatif-patriarkis. c). Secara yuridis, sistem perundang-undangan nasional tidak komprehensif dan sentralistis d). Secara politis, kebijakan hukum hanya diarahkan untuk mencapai kepentingan negara sehingga nasib perempuan kurang dipedulikan, peran dan fungsi perempuan hanya sebagai pendamping dan pelengkap suami serta dinilai kurang kompeten dibandingkan laki-laki. 2). Implikasi pembakuan pola relasi suami istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga berbentuk: kekerasan fisik dan ekonomi. Kekerasan tersebut bermula dari ketergantungan ekonomi perempuan pada suami; adanya anggapan dari suami sebagai pemilik sepenuhnya terhadap kehidupan istri; adanya budaya saling menyalahkan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban; dan adanya kesalahpahaman suami dalam mengartikan frasa “semampunya” sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) UU/RI/1/1974 tentang Perkawinan. Landasan Perundang-Undangan Konflik Norma Pembakuan Pola Relasi Suami-Istri Kekerasan dalam Rumah Tangga Hukum Islam 2X4.3 http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=998891 SK HKI 20.032 MAU p 20SK2011032.00 http://103.142.62.240:80/perpus/images/docs/COVER_MA%27RUF_MAULUDIN.png.png
score	11.174184

Pembakuan Pola Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Kritis Pasal 30 s/d 31 dan Pasal 33 s/d 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 1 1974 Tentang Perkawinan)

Ítems similars